Penggusuran bangunan semi permanen di Jalan Raya Bougenvil Jakapermai ditolak warga

Oleh Rahmah Khamoon

Bekasi. Kamis (25/7) Pukul 07.30 WIB datang dua mobil besar yang membawa puluhan petugas pemda. Di jalan Bougenvil Raya, RT 01 RW 11 Kelurahan Jakasampurna Bekasi Barat, ramai di padati warga, petugas polisi, dan sejumlah petugas lain yang berkepentingan.

Warga membuat perboden dengan duduk-duduk di depan gapura serta memampangkan spanduk bertuliskan "Tolak Penggusuran Tanpa Sosialisasi". Sejumlah warga pun berorasi atas penolakan penggusuran tersebut.

Bukan tanpa sosialisasi, pemerintah daerah sudah memberikan surat sekitar sebulan yang lalu untuk penertiban Daerah Aliran Sungai (DAS) Jatiluhur. Namun warga merasa sosialisasi dan jangka waktu yang diberikan terlalu minim.

Pada hari-hari biasa, memang daerah sekitar Bougenvil Raya sering terlihat banjir disebabkan luapan sungai jatiluhur apalagi ketika musim penghujan. Rumah-rumah dan bangunan semi permanen yang biasa dijadikan sebagai tempat pencaharian beberapa pedagang pun terlihat agak berantakan yang akhirnya kini terpaksa digusur.

"Kemungkinan setelah penggusuran lahan ini ditertibkan, dibersihkan kemudian dilakukan pelebaran sungai atau mungkin di lakukan penghijauan," Reza (23). Jawaban yang sama ketika saya bertanya kepada salah satu petugas polisi mengenai pengolahan daerah setelah dilakukannya penggusuran.

Seorang penjahit, Irfan (30) mengeluhkan penggusuran tersebut terkait tidak adanya uang ganti rugi terhadap bangunan mereka yang dirobohkan. "Engga ada ganti rugi sama sekali, tapi ya gimana lagi. Ikhlasin ajalah. Palingan habis ini saya jadi tukang rerongsokan aja. Mau dagang juga modal gak ada, " katanya saat bercerita dengan saya dan rekan saya di TKP sambil menyaksikan mobil beko yang sedang bernafsu merobohkan bangunan-bangunan semi permanen tersebut.